By 31 October 2018

Ratusan Warga Cimohong Cemas, Rumahnya Dipinggir Sungai akan Digusur

Warga Cimohong yang melakukan unjuk rasa penolakan penggusuran tempat tinggalnya

BREBESNEWS.co – Ratusan warga Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba, melakukan unjuk rasa didesanya, karena merasa cemas bangunan rumahnya akan digusur oleh pemerintah, Selasa (30/10/2018) kenarin.

Dengan membentangkan spanduk di jalan desa mereka menuliskan penolakan terhadap penggusuran tersebut.

Tercatat, sekitar 75 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran saluran sekunder Daerah Irigasi (DI) Pemali Juana itu menempati tanah pemerintah.

Sementara 25 KK menempati tanah hak milik juga akan digusur tanpa ada ganti rugi.

Warga saluran sekunder DI Pemali Juana yang rata-rata warga miskin dan buruh tani itu, menghuni di bantaran sejak jaman presiden Suharto hingga turun temurun sampai jatuh ke cucunya.

Mereka termasuk warga tidak mampu, sehingga membangun rumah semi permanen dan permanen di bantaran kali.

Salah seorang warga setempat, Tumriah, 45, mengaku dirinya tak mampu membangun rumah lantaran dia tak memiliki tanah. Tumriah terpaksa menempati tanah milik pemerintah selama bertahun-tahun.

Meski tinggal di tanah pemerintah, dia bersama warga yang menempati tanah itu setiap tahun ditariki pajak, mulai dari Rp 20 ribu hingga 80 ribu oleh oknum mantri pengairan.

“Memang saya salah membangun rumah di bantaran kali, dan tanah bukan hak milik. Tapi setiap tahun kami diminta membayar pajak,” kata Tumriah menunjukkan kwitansi bukti pembayaran pajak.

Sementara itu, salah seorang warga yang menempati tanah hak milik, Lukman Hasyim mengatakan, rumahnya bersama rumah milik 25 KK lainnya akan terdampak dengan rencana penggusuran yang program normalisasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juara tersebut.

Lantaran menempati tanah hak milik, dia meminta ganti rugi kepada pemerintah.

“Ini tanah hak milik. Sekitar 25 KK di sini juga punya bukti kepemilikannya. Maka, kami yang punya tanah ini akan minta ganti rugi. Karena dari pengukuran yang dilakukan oleh petugas dan berdasarkan dokumen peta miliknya, ada sekitar 31 meter jarak dari saluran sekunder yang terdampak normalisasi itu,” kata Hasyim menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya.

Diketahui, bangunan rumah penghuni bantaran Sungai Babakan atau Kali Gogo yang sudah dibongkar antara lain desa Sutamaja Kecamatan Kersana, Kamurang Wetan Kecamatan Tanjung dan Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba.

Puluhan warga tersebut sekarang belum memiliki tempat tinggal bahkan ada yang membuat tenda untuk masak dan tidur.

Menurut Kepala Desa Cimohong, Sodikin, pihaknya sedang mencari solusi untuk rumah tinggal warga.

Mulai tanggal pertengahan Desember nanti, semua warga diminta mengosongkan rumahnya. Namun sebelum itu, akan ada sosialisasi kepada warga hingga tiga kali untuk membongkar rumahnya sendiri. Namun, terkait persoalan ganti rugi itu bukan wewenangnya.

“Nanti ada sosialisasi satu sampai tiga. Mulai 15 Desember nanti, warga yang menempati bantaran ini diminta untuk mengosongkan rumahnya. Pendataan sudah dilakukan oleh pengairan,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Brebes yang membidangi pembangunan, Wamadiharjo mengatakan, persoalan pembongkaran rumah warga yang sepanjang pinggiran sungai dalam penertiban ini merupakan program Kementrian dan PSDPR dalam program normalisasi sungai guna dan untuk mengantisipasi banjir serta kekumuhan.

“Ada aturan-aturan yang harus sama-sama kita patuhi. Di samping itu kita juga memperhatikan ada kebutuhan dasar masyarakat di Cimohong. Mereka juga tidak mau membangun di sini, tapi karena ketidakmampuan, sehingga dengan sangat terpaksa menempatinya,” kata Wamadiharjo menjawab persoalan warga di lokasi.

Menurut Wamadiharjo, ada dua masalah yang harus diselesaikan. Namun ketika menyelesaikan masalah jangan sampai timbul masalah baru.

“Kita akan fasilitasi warga, karena kebetulan pengairan adalah mitra komisi kami. Permintaan warga harus kita tindaklanjuti. Aturan juga ditegakkan tapi warga jangan sampai ditelantarkan,” pungkasnya. (AFiF.A)

Posted in: Sosial