By 9 November 2018

Akhirnya Dewan Setujui Pembangunan RSUD di Ketanggungan

BREBESNEWS.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya menyetujui rencana Pemkab Brebes untuk utang atau melakukan pinjaman ke perbankan sebesar Rp 95 miliar, lewat rapat Paripurna Dewan, Kamis (8/11/2018).

Rencananya, pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit di Kecamatan Ketanggungan dan perbaikan  sarana RSUD Bumiayu.

Keputusanpun dilakukan dengan persetujuan diambil melalui voting 41 anggota dewan yang hadir, dari total 50 orang.

Dari total 41 anggota, 21 setuju dan 20 sisanya menolak rencana pinjaman.

Pengambilan keputusan melalui voting dilakukan setelah tidak ada titik temu dalam proses musyawarah untuk mufakat.

 

Pandangan Fraksi

Sebelumnya, dalam penyampaian pandangan umum fraksi, empat fraksi setuju pemerintah melakukan pinjaman, yakni Frkasi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP, Hanura.

Sedang tiga fraksi yang tidak setuju, antaranya Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Golkar.

Sementara untuk satu fraksinya tidak menggunakan pendapatnya (abstain), yakni dari Fraksi Demokrat.

Kesetujuan Fraksi PDIP menyampaikan pembangunan rumah sakit menggunakan dana pinjaman merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ini (pembangunan rumah sakit) merupakan pertanggungjawaban politik dan untuk memadai fasilitas kesehatan yang dapat menunjak kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kami menyetujui sepenuhnya,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Moh Rizki Ubaidillah.

Hal sama juga diungkapkan Fraksi PKB, menurut pandangan Fraksi PKB yang disapaikan Mustolah menegaskan, kebutuhan akan kesehatan dirasa penting dan setuju adanya pembangunan rumah sakit.

“Pembangunan rumah sakit dengan cara melakukan pinjaman juga dinilai sebagai upaya percepatan,” ungkapnya.

Sementara, juru bicara Fraksi PAN, Zaki Syafrudin, menuturkan rencana pinjaman merupakan alternatif terakhir.

“Kami mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah bupati untuk membangun rumah sakit. Namun, terkait anggaran dengan pinjaman, kami tidak setuju,” kata Zaki.

Ia mempertanyakan, apakah rencana pinjaman tersebut sudah dinalisa dengan cermat atau belum. Pihaknya khawatir pinjaman akan memberatkan bagi keuangan pemerintah daerah.

Hal senada juga diungkapkan Fraksi PKS dan Golkar. Mereka setuju pembangunan rumah sakit, namun, tidak setuju dengan sumber anggaran yang digunakan.

“Kami sangat setuju pembangunan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, sumber anggaran bisa menggunakan alokasi dana APBD walaupun dengan cara bertahap,” kata juru bicara PKS, Ansor.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan anggotanya Zazuli menyatakan, tidak memberikan pandangan umum atau abstain terhadap rencana pinjaman itu.

Dalam pandangan umum fraksi yang terbelah dua itu, sesuai tata tertib DPRD, jika terjadi kondisi itu, harus diambil keputusan dengan suara terbanyak dari masing- masing anggota.

Sebagian besar anggota dewan setelah pengambilan suara terbanyak memilih setuju, setelah dalam pelaksanaan voting menghasilkan suara setuju 21 dan suara tidak setuju 20 anggota.  (AFiF.A)

 

 

Posted in: Serba Serbi