By 22 October 2019

Desa Anti Money Politik Dicanangkan di Brebes

Ketua Bawaslu Brebes, Wakro saat diwawancarai wartawan

BREBESNEWS.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes, kini tengah merintis desa anti money politic (politik uang-red) dan pengawasan, di sejumlah desa di wilayahnya.

Langkah ini dilakukan selain sebagai bentuk pendidikan politik, juga sebagai upaya mengajak masyarakat agar sadar akan bahanya politik uang yang bisa merusak tatanan demokrasi.

“Dalam tiga bulan terakhir ini, kami sedang merintis untuk program desa anti money pilitic dan desa pengawasan. Ini merupakan program kerja yang dilakukan Bawaslu setelah Pemilu selesai. Artinya, bahwa kami tetap bekerja meski pemilu telah selesai,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Wakro usai kegiatan evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Brebes, di Kantornya, Senin (21/10/2019).

Dia menjelaskan, saat ini ada tiga desa yang dijadikan percontohan untuk program desa anti politik uang. Yakni, Desa Winduasri di Kecamatan Salem Desa Ciseureuh dan Cikesal di Kecamatan Ketanggungan.

Sedangkan untuk percontohan desa pengawasan juga ada tiga. Yakni, satu desa di Kecamatan Kersana, satu desa di Banjarharjo dan satu desa di Kecamatan Tonjong.

“Untuk program desa pengawasan ini, sifatnya lebih luas. Kami menginginkan, masyarakat terlibat dalam proses pemilu melalui desa pengawasan ini. Seperti, bagaimana masyarakat ikut aktif mengawasi proses pemilu, bagaimana cara melaporkan ketika menemukan pelanggaran dan mengetahui secara detail apa itu pemilu,” jelasnya.

Dibentuknya desa anti politik uang dan pengawasan, kata dia, karena pihaknya menghendaki masyarakat untuk lebih mengetahui apa itu politik uang dan menanamkan embrio-embrio masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang.

Melalui program itu, pihaknya mulai menanamkan kepada masyarakat tentang apa itu politik uang. Carannya, melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung, baik itu sosialisasi, forum diskusi dan kegiatan lain.

“Dalam program ini, kami juga ingin membentuk masyarakat yang bisa menjadi agen Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Kami harapkan, di tahun 2024 mendatang program ini bisa menyentuh semua desa di Brebes,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam penetapan desa yang menjadi percontohan tersebut, pihaknya telah melakukan pamantauan dan asesment awal.

” Artinya, penentuan desa untuk percontohan tidak serta merta menilai satu desa itu layak, tetapi ada prosesnya. Untuk menentukan satu desa ini layak menjadi percontohan, ada sembilan indikator yang menjadi acuan kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, program desa anti politik uang dan pengawasan itu memang dilakukan mulai dari wilayah pinggiran. Setelah berjalan, pihaknya akan melanjutkan ke desa-desa lain hingga wilayah perkotaan.

“Jadi harapan kami, nantinya berawal dari desa pinggiran kemudian masuk ke wilayah perkotaan,” pungkasnya. (AFiF.A)

Posted in: Politik