By 7 November 2019

KPK ke Brebes, Idza : Pemkab Komitmen Berantas Korupsi

Idza dengan Tim KPK saat monitoring di ruang Sekda

BREBESNEWS.co – Pemkab Komitmen Cegah Korupsi Bupati Brebes Idza Priyanti menegaskan, Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen mencegah korupsi.

Perwujudannya antara lain berupa adanya regulasi dan kebijakan yang pro rakyat, keterbukaan informasi publik, perumusan anggaran dengan e-budgeting juga transparansi akuntabilitas keuangan.

“Saya selalu menegaskan dan menekankan kepada para karyawan dan karyawati di lingkungan Pemkab Brebes agar mencegah dan menghindari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tegas Idza saat menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi, di ruang rapat Sekda Brebe, Rabu (6/11/2019) kemarin.

Idza mengapresiasi terhadap kedatangan Tim KPK, agar penyelenggaraan pemeritah daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Diharapkan Idza, Kepala OPD benar-benar menaruh perhatian terhadap hasil penyampaian tim KPK agar Kabupaten Brebes lebih baik dan menjadi acuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Pemkab Brebes.

Idza melaporkan, saat ini di Kabupaten Brebes telah banyak instansi yang menetapkan zona integritas (wilayah bebas korupsi).

Diharapkan jika telah ditetapkan secara menyeluruh Zona Integritasnya, maka pemerintah Kabupaten Brebes dapat terhindar dari praktek–praktek KKN.

“Kami pun terus berupaya untuk menyediakan layanan publik yang mudah, cepat dan inovatif,” ujar Idza.

Lebih lanjut Idza menjelaskan, Kabupaten Brebes masuk dalam korwil V Korsupgah. Ada delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Anggota Satgas Pencegahan Korwil V KPK RI Untung Wicaksono menjelaskan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan salah satu dari tugas pokok KPK. Namun yang selama ini paling banyak terekpose hanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Padahal, tugas pencegahan ini tidak kalah pentingnya. Untuk itulah sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evaluasi terahdap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masing-masing daerah.

Indikator penilain tersebut dilihat dari area yang paling berpotensi terjadinya praktik KKN seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan tata kelola dana desa.

Kendati demikian tim KPK masih memberi ruang kepada OPD terkait untuk melakukan konfirmasi jika ada tindak lanjut rencana aksi yang sudah dilakukan namun belum dilaporkan secara online kepada KPK. (AFiF.A)

Posted in: Pemerintahan