By 12 October 2020

Tekan Biaya Operasional dan Kebocoran Penerimaan, DPRD Sahkan Perda Retribusi

Penerimaan dokumen Perda Retribusi dari Ketua DPRD Ke pihak Eksekutif dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Narjo

BREBESNEWS.co – DPRD Kabupaten Brebes mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan tentang Retribusi Daerah, menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (12/10/2020).

Penetapan Perda Retribusi yang dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD ini, dilakukans sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Penetapan Perda Retribusi itu akhirnya dilaksanakan setelah DPRD melaksanakan pembahasan yang cukup panjang di tingkat fraksi dan komisi. Pengesahan dan persetujuan Perda ini langsung dilakukan Wakil Bupati Brebes, Narjo dan Ketua DPRD Brebes M.Taufik S.Sn beserta pimpinan dewan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wahid Turmudi mengatakan, seluruh fraksi telah menyetujui raperda retribusi daerah menjadi perda.

Penetapan Perda Retribusi itu berkaitan kaitan dengan proyeksi pendapatan dan kelembagaan. Termasuk, penerapan e-retribusi atau sistem penarikan retribusi secara online.

“Intinya, melalui perda ini kami ingin memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Salah satunya, dalam perda diatur juga sistem e-retribusi atau penarikan retribusi secara online. Ini akan menekan tingkat kebocoran penarikan retribusi di lapangan,” terangnya.

Menurut dia, melalui penerapan e-retribusi sangat menguntungkan Pemkab Brebes. Sebab, biaya operasional bisa ditekan, lantaran tidak lagi membutuhkan petugas pemungut retribusi, pengurangan biaya cetak karcis, hingga pembiasaan menabung di bank.

“Dalam perda ini untuk tarif retribusi tidak ada perubahan mendasar, kami hanya mengantur sistem regulasinya,” sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penerapan e-retribusi non tunai itu dilakukan bertahap. Itu lantaran menyesuaikan ketersediaan anggaran Pemkab Brebes.

“Nantinya penerapan e-retribusi ini dilaksanakan bertahap,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Brebes, Narjo mengatakan, adanya perubahan Perda Retribusi Daerah itu diharapkan membuat penerimaan pendapatan asli daerah semakin meningkat, yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi pembangunan di Kota Bawang. Pemberlakuan e-retribusi juga menjadi strategi Pemkab dalam optimalisasi potensi penerimaan keuangan daerah.

“Saya pesankan kepada seluruh Perangkat daerah pemungut untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan penerapan e-retribusi ini bukan semata – mata karena mengejar pendapatan asli daerah saja,” pungksnya.

Sesuai hasil absensi Paripurna DPRD, Rapat 38 Anggota DPRD yang terdiri dari anggota PDI Perjuangan 10 orang, PKB 7 orang, Golkar 6 orang, Gerindra 5 orang, PAN dan Demokrat 4 orang, PKS 4 orang dan PPP 2 orang.

Sementara 10 anggota lainnya tidak hadir, namun mengikuti secara virtual, karena masih dinyatakannya Pandemi Corona. (AFiF.A)

(AFiF.A)

Posted in: Politik