By 25 November 2020

Aplikasi Sipdeh, Permudah Warga Akses Produk Hukum Perda dan Perbup

Kabag Hukum Setda Brebes Haris (kiri) dengan Sekda Brebes Djoko Gunawan (kanan)

BREBESNEWS.co – Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (Sipdeh). Peluncuran aplikasi itu untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi hukum di Kabupaten Brebes, terutama Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Kepala Bagian Hukum Setda Brebes, Abdul Haris mengatakan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambunga.

Serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

“Dengan aplikasi berbasis Android akan meningkatkan pelayanan secara prima. Masyarakat tidak perlu ke sini (kantor) untuk mendapatkan salinan Perda maupun Perda. Cukup melihat atau mengunduh di aplikasi. Ini sudah gampang diakses,” kata Abdul Haris di kantornya, Senin (23/11/2020) kenarin.

Haris menuturkan, untuk kemudahan dalam penggunaan aplikasi Sipdeh, Bagian Hukum setda Kab Srebes telah menyusun dokumen manual pedoman penggunaan aplikasi Sipdeh yang merupakan panduan bagi pengguna aplikasi dalam menjelaskan keseluruhan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi.

“Dalam hal pengimplementasian “Sipdeh”, kami telah membangun dan mensoslalisasikan sistem yang dapat diakses melalui alamat website http://jdih.brebeskab.go.id,” tambahnya.

Peluncuran aplikasi itu juga dibarengi dengan penyusunan dokumen manual penggunaan aplikasi.

Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengoperasian Sistem Informasi Produk Hukum Daerah demi terlaksananya fungsi organisasi yang lebih baik. Sebab, aplikasi ini merupakan tool (alat bantu) kolaborasi bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

“Aplikasi ini untuk memudahkan proses pencarian dan penyusunan produk hukum daerah, sehingga proses pencarian dan penyusunan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat,” ungkap pria yang belum lama ini menyandang gelar doktor tersebut.

Haris menambahkan, aplikasi ini juga mampu memberikan informasi yang diperlukan para stakeholder dalam mengambil sebuah kebijakan berupa statistik data hasil pembentukan produk hukum daerah. Sehingga, kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan sesuai dengan dasar aturan yang ada.

“Aplikasi ini mendapat dukungan baik dari Bupati Brebes, Sekda, maupun satuan pemerintahan Di lingkungan Pemkab Brebes,” pungkasnya. (AFiF.A)

Posted in: Pemerintahan