By 8 June 2021

Tolak Refocusing ADD, Paguyuban Kades dan Pamong Geruduk Dewan

Para kades dan pamong sebelum diasakannya audiensi dengan anggota komisi 1 DPRD Brebes terkait permintaan pembatalan refocusing dana desa (DD)

BREBESNEWS.co – Ratusan anggota Paguyuban Kepala Desa dan Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Brebes Senin, (7/6/2021) mendatangi Kantor Sekertariat DPRD Brebes.

Kedatangan mereka ke anggota dewan Brebes perihal penolakan kebijakan refocusing (pemotongan anggaran sehubungan adanya covid19) Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Paguyuban Kades dan PPDI se-Kabupaten Brebes datang ke gedung DPRD setempat sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah beberapa menit kemudian, perwakilan paguyuban kades dan PPDI di Brebes masuk ke ruang rapat DPRD untuk melakukan audensi.

Dalam audensi tersebut, perwakilan paguyuban kades dan PPDI diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Brebes Sukirso. Serta, Sekda Kabupaten Brebes Djoko Gunawan, Kepala Dinpermades Subagyo dan perwakilan dari BPKAD Brebes.

 

Salahsatu wakil dari Paguyuban Kades Saefudin Tritosando mengungkapkan, adanya kebijakan refocusing ADD  jelase memberatkan desa.

Pasalnya dimasa pandemi covid 19 ini, pihak desa sebagai garda terdepan banyak mengucurkan anggaran baik bantuan langsung tunai (BLT) padat karya, PPKM Mikro, SDGs dan penanganan covid lainnya.

Desa merasa beban berat terkait anggaran.Selain itu ADD adalaj salah satu anggaran yang diandalkan desa untuk berjalannya roda pemerintahan desa.

“Sehubungan akan dilakukan Refocusing Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 kami menolak rencana Pemda Brebes.sudah terlalu berat beban desa menanggung anggaran penanganan covid 19. Untuk penolakan inilah kami paguyuban kepala desa se Brebes beserta Pamong Desa ke dewan ini untuk melakukan penolakan refocusing.” beber Sekretaris Paguyuban Kades “Tali Asih” Syaefudin tritosando.

 

Usai audiensi Sekda Brebes Djoko Gunawan mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Bupati Brebes Idza Priyanti wacana refocusing ADD dibatalkan.

Hal itu melihat dari kegiatan di desa yang menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19 dan masih melakukan kegiatan PPKM Mikro.

“Pemkab menyetujui pembatalan refocusing Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 7 milliar,” ujar Djoko Gunawan.

Menurut Djoko Gunawan kesepakatan tidak adanya refocusing karena kegiatan pembangunan di desa harus berjalan.

” Setelah adanya pembatalan Refocusing ADD, Pemkab meminta konsekwensi pihak desa untuk melunasi PBB secepatnya, “tegas  Djoko.

(HENDRIK)

Posted in: Serba Serbi