By 16 November 2021

Pencairan Bantuan PKH di Brebes di Soal, Ada ATM Penerima Kosong Hingga Data Invalid

 

Dinsos didampingi Kepala Baperlitbangda dan Asisten 1 gelar rapat koordinasi dengan Pendamping PKH menyoal teknis pencairan

BREBESNEWS.co – Sebanyak 108 ribu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Brebes mulai pencairan tahap 3.

Namun, sejumlah persoalan teknis pencairan masih menjadi kendala yang banyak dikeluhkan. Yakni, mulai dari kartu ATM masih kosong, belum terverifikasi hingga kartu invalid. Semuanya, masih harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial di pusat.

“Karena data base menjadi kewenangan Kemensos. Maka, banyaknya teknis kendala pencairan PKH memang harus diajukan ke pusat,” ungkap Kepala Dinas Sosial Brebes Masfuri di sela-sela rakor PKH di Pendopo Brebes, Selasa (16/11).

Banyaknya keluhan teknis pencairan PKH, lanjut Masfuri, hingga kini diakui masih menjadi kendala terbanyak yang dialami KPM PKH. Terlebih, tugas Koordinator Kabupaten dan Tim Pendamping PKH masih harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari verifikasi dan validasi berkas, hingga kroscek by name by addres KPM yang masuk list SP2D Kemensos.

“Teknis pencairan KPM PKH, saat ini memang sudah tahap 3. Tapi, karena banyak kendala teknis terutama list SP2D memang pencairannya bertahap,” terangnya.

Masfuri menuturkan, proses pencairan PKH di Brebes masih didominasi Bank Himbara. Yakni, Bank Mandiri dan BNI, BRI dan sebagian kecil BTN. Bahkan, dalam teknis pencairan PKH harus dikroscek dan verifikasi dalam SP2D Kemensos. Menurutnya, hingga kini Pendamping PKH masih mengakomodir keluhan dan validasi serta kroscek data. Sebab, semuanya harus diajukan rekomendasi ke Kemensos jika masih ditemukan invalid data.

“Kuncinya, proses verifikasi data KPM PKH memastikan kriteria. Yakni, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Itu yang jadi patokan,” tandasnya.

Untuk diketahui, komponen kesehatan PKH meliputi ibu hamil dsn balita dengan alokasi Rp 3 juta setahun. Kemudian, Pendidikan meliputi anak SD Rp 900 ribu setahun, anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA/SMK Rp 2 juta.

Kemudian, kesejahteraan sosial bagi lansia dan difabrl Rp 2,4juta setahun. Semuanya, dicairkan 4 tahap dalam satu tahun sesuai verifikasi dan validasi data KPM.

( Al Faruq )

Posted in: Sosial