By 23 September 2022

Minim Pengetahuan, Petani Desa Terlaya Keberatan Kartu Tani Gunakan Digitalisasi

Kepala BPP Bantarkawung Farid Habibi SP

BREBESNEWS.co – Kelompok Tani di desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung keberatan apabila Kartu Tani menggunakan digitalisasi dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

Hal tersebut di sampaikan Kepala Desa Terlaya saat sosialisasi di balai desa setempat baru baru ini.

Sosialisasi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan ( DPKP ) dengan Narasumber Warni Suci dan Duleman dari BPP Bantarkawung

Desa Terlaya sendiro memiliki lahan pertanian teknis dan non teknis sekitar 100 hektar dengan tiga kelompok tani Yaitu Kelompok Tani Sumber Makmur, Tani Makmur dan Maju Makmur.

Kepala desa Terlaya Ujang Muhaimin S.Ag yang mewakili tiga kelompok tani menyatakan berkeberatan adanya kartu tani menggunakan digitalisasi dalam pembelian pupuk bersubsidi. Menurutnya petani di desanya minim pengetahuan digital dan banyak yang tidak memiliki Handphone.

“Petani di desa kami minim pengetahuan tidak mengerti apa itu digital,ketika mau beli pupuk bersubsidi harus buka aplikasi,hal itu jelas merepotkan petani kecil,yang jelas kami berkeberatan kartu Tani menggunakan digital.” terang Ujang.

Menanggapi keberatan petani Desa Terlaya Kepala BPP Bantarkawung Farid Habibi SP ketika di konfirmasi, Jumat (23/9/2022) menjelaskan , digitalisasi merupakan terobosan di sektor pertanian guna memajukan pertanian Indonesia dengan salah satunya adalah dihadirkannya Kartu Tani baru dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Penerapan Kartu Tani baru bertujuan agar kebijakan alokasi anggaran kebutuhan pertanian terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan e-RDKK, setidaknya sebagai bentuk modernisasi bagi petani. Pasalnya, melalui Kartu Tani dan e-RDKK kebutuhan petani akan mudah tertangani, sehingga dengan begitu tidak akan terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi

Di ungkapkan Farid ,Seiring dengan semakin gencarnya upaya pencapaian target swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka bisa dipastikan kebutuhan pupuk para petani terus meningkat.

“Menjadi logis adanya, jika berbagai aturan dan regulasi disiapkan pemerintah untuk menfasilitasi petani demi lancarnya ketersediaan pupuk. Salah satunya, melalui Implementasi Kartu Tani yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020,” ungkapnya.

Dilanjutkan, melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun e-RDKK.

“Proses pengajuan kartu tani sistim digitalisasi petani bisa buat melalui kelompok tani atau BPP Bantarkawung dengan persyaratan membawa Kartu Keluarga (KK) Poto Kopi KTP ( berwarna) SPPT asli lahan sawah,kartu tani lama untuk mendapat yang baru.” pungkas Farid . ( Alex )

Posted in: Ekonomi & Bisnis