By 18 October 2022

Banyak Protes Warga, Operator Desa Pendamping SIAK Ngadu ke DPRD Brebes

Para petugas SIAK desa saat audiensi di DPRD Brebes

BREBESNEWS.co – Puluhan operator desa Program Pendamping Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menggeruduk,Senin (17/10/2022) ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.

Tujuannya, mempertanyakan kelanjutan program PAS terkait teknis pengajuan pembuatan administrasi kependudukan. Sebab, sejak April lalu banyak masyarakat protes ke desa setelah mengurus adminduk. Padahal, pengajuannya di kecamatan namun belum ada kepastian kapan selesai jadinya.

Keresahan Operator Desa PAS, diungkapkan Kades Bulusari Syaefudin Trirosanto saat menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Brebes.

Menurut Kades Bulusari, banyak operator desa PAS justru menjadi sasaran keluhan masyarakat. Terlebih, banyak masyarakat yang merasa terhambat saat mengurus adminduk karena belum ada kejelasan. Sehingga, banyak operator meminta kepastian sekaligus kejelasan kelanjutan program PAS.

“Jika memang program PAS sudah dihentikan, seharusnya ada informasi atau sosialisasi dari Disdukcapil. Sehingga, ketika masyarakat mengalami kendala bisa dijelaskan operator desa,” katanya.

Mandegnya program PAS, lanjut Syaefudin, idealnya disertai dengan pemberitahuan atau sosialisasi. Sebab, banyak masyarakat awam yang hanya ingin mengurus adminduk tapi justru merasa terhambat. Padahal, prosesnya memang sudah bisa langsung ke kecamatan tanpa harus membawa pengantar dari desa.

“Namun, ternyata banyak masyarakat yang kecele karena tidak bisa mempertanyakan kepastian waktu selesainya adminduk yang diajuka,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Brebes Heri Fitriansyah yang didampingi Kepala Disdukcapil Brebes menyampaikan, pihaknya mengapresiasi upaya pengurus PAPDESI memfasilitasi audiensi operator PAS dengan DPRD. Bahkan, pihaknya juga mendukung penuh usulan pemerintah desa merealisasikan kios data terpusat tingkat desa. Sebab, program tersebut dinilai sangat penting untuk acuan data base terpadu.

“Intinya ini hanya miss komunikasi, karena Disdukcapil tidak melayangkan surat pemberitahuan atau informasi program baru. Sehingga, operator PAS jadi bingung karena jadi sasaran protes masyarakat,” ungkap Heri.

Heri Fitriansyah menambahkan, terkait realisasi program kios rencananya akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Yakni, Dinkominfotik, Disdukcapil dan Dinpermasdes sebagai leading sektornya.

“Harapannya, kios administrasi terpadu di desa tersebut bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, data base terpadu dan terpusat tingkat desa bisa terakomodir dalam program kios data. Termasuk, mekanisme penganggaran dan pengadaan sarpras dan fasilitas yang dibutuhkan,” pungkasnya.

(AFIF.A)

Posted in: Pemerintahan