By 24 October 2022

Kurangnya SDM Panitia Pemilu, Pemilu 2024 di Brebes Terancam Gagal

Audinsi Perwakilan BPD menyampaikan keresahannya dilarang mendaftar penyelenggara pemilu

BREBES NEWS.co – Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes terancam gagal digelar. Pasalnya, Pendaftaran panitia Ad Hoc penyelenggara pemilu terkendala regulasi yang melarang Aparatur Sipil Negara ASN) berpartisipasi. Padahal kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu tembus 65.300 personel, dengan rincian 58.652 personel untuk penyelenggara teknis Pemilu dan 6.648 personel pengawas pemilu.

Hal itu, terungkap saat audiensi Badan Permusyawaratan Desa di ruang Paripurna Bawah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Brebes, Senin (24/10/2022).

Audiensi dihadiri perwakilan BPD yang tergabung dalam Asosisiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dipimpin langsung Ketua ABPEDNAS Brebes Ahmad Toridin, dengan dipimpin langsung Ketua Komisi I Heri Fitriansyah didampingi Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Brebes Muamar Riza Pahlevi. Sedang dari pihak eksekutif (pemerintah) dihadiri perwakilan Dinpermasdes, BKPSDMD, dan Bagian Hukum Setda Brebes.

Banyaknya kebutuhan personel penyelenggara pemilu, disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Brebes Muamar Riza Pahlevi.

“Belum adanya kejelasan dan regulasi turunan terkait larangan ASN, P3K maupun perangkat desa hingga BPD menimbulkan keresahan,” ungkapnya.

Terlebih, dalam pelaksanaan pemilu pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi kebutuhan SDM untuk kesekretariatan, yakni, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan hingga PPS tingkat desa.

“Padahal rincian kebutuhan SDM penyelenggara pemilu, mencapai 58.652 personel. Rinciannya, 44.100 personel di KPPS , 891 personel di tingkat desa (PPS), 85 personel di tingkat kecamatan (PPK),” ungkapnya.

Kebutuhan SDM tersebut, lanjut Riza, belum termasuk sekretariat yang statusnya ASN yang jumlahnya di kabupaten Brebes sebanyak 85 personel untuk PPK dan 891 pamong desa untuk tingkat desa (PPS). Serta, 12.600 personel linmas untuk pengamanan TPS sebanyak 2 personel per TPS. Terkait masa tugasnya, PPK dan PPS mulai 23 Januari 2023 hingga akhir Tahun 2024. Sedangkan, untuk sementara pemetaan kebutuhan TPS sebanyak 6.300 titik.

Protes serupa, disampaikan Ketua Bawaslu Brebes Wakro yang mengaku sangat membutuhkan kepastian regulasi.

Terlebih, tahapan seleksi badan Ad Hoc Pengawas Pemilu dari tingkat kecamatan hingga desa tinggal menunggu hasil pengumuman.

“Namun, hingga kini belum ada regulasi resmi dari pemerintah Kabupaten Brebes melalui instansi terkait. Sehingga, butuh kepastian regulasi sebagai juknis seleksi badan Ad Hocc pengawas pemilu,” terangnya.

Masa tugasnya, Panwascam dan Panwas Desa mulai November 2022 hingga November 2024. Sedangkan, khusus pengawas TPS hanya dua bulan yakni Februari saat pemilu dan November 2024.

“SDM Bawaslu,membutuhkan 6.648 personel. Rinciannya, Badan Ad Hoc meliputi 51 Panwascam, 297 PPL/ PPD, dan 6.300 pengawas TPS,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua ABDESNAS Brebes Ahmad Toridin mengatakan, pihaknya menyampaikan keresahan seluruh BPD yang merasa keberatan karena adanya larangan mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Yakni, poin larangan bagi ASN baik PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (p3k), perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, jumlah BPD mencapai 1300-an personel yang sudah dilantik.

“Keresahan kami, adanya diskriminasi dan larangan mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Padahal, kami tidak digaji tiap bulan dari negara layaknya pejabat pemerintah hingga perangkat desa. Sedangkan, tunjangan operasional hanya setahun sekali itupun jumlahnya sangat minimalis,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Brebes menambahkan, merespon keresahan BPD yang dilarang mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sudah difasilitasi.

Bahkan, pihaknya menyatakan siap pengawal pengesahan regulasi Peraturan Bupati maupun regulasi lainnya. Intinya, prosesnya akan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum dan Dinpermasdes.

(AL FARUQ )

Posted in: Politik