By 20 October 2022

Ratusan PPDI se Brebes Ngluruhg DPRD, Minta Tolak Rekomendasi APDESI

Para pamong desa se Brebes saat unjuk rasa di Sekertariat DPRD Brebes minta penolakan rekomendasi APDESI

BREBESNEWS.co – Ratusan perangkat desa di 17 kecamatan, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Kamis (20/10/2022).

Mereka datang ke Kantor Sekertariat Dewan menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Nomor 094/ B/ DPP-APDESI/ X/ 2022.

Sebab, dalam rekomendasi tersebut seluruh PPDI menolak poin 4 yang yang menyatakan masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa.

Terlebih, hal itu tidak sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 6/ 2014 tentang Desa. Dimana, masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun.

Aksi ratusan anggota PPDI, diawali Longmarch dari Stadion Karangbirahi menuju Gedung DPRD dengan pengawalan ketat polisi. Setibanya di Kantor Legislatif, perwakilan PPDI membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi.

Kemudian, kedatangan mereka langsung disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Djoko Gunawan dengan didampingi pimpinan DPRD dan perwakilan Komisi I.

PPDI mendesak perwakilan pemerintah daerah maupun perwakilan legoslatif Brebes untuk ikut menandatangani surat pernyataan penolakan Nomor 001/ ppdi.bbs/ X/ 2022.

Ketua Umum PPDI Brebes Hartoyo melalui Sekretaris Khamim menyampaikan, merespon rekomendasi APDESI tertanggal 17 Oktober 2022.

Seluruh anggota PPDI Kabupaten Brebes, dengan tegas menolak rekomendasi tersebut. Khususnya, dalam poin 4 yang terkesan memangkas masa jabatan perangkat desa. Sebab, UU Nomor 6/ 2014 tentang Desa jelas menegaskan masa jabatan perangkat desa hingga usia 60 tahun.

“Kami mohon kepada semua pihak terkait, untuk meluruskan atau mencabut rekomendasi APDESI tersebut secara tertulis. Jika tidak bisa, maka kami minta Organisasi APDESI supaya dibubarkan,” ungkapnya.

Untuk menguatkan sikap PPDI, lanjut Khamim, perwakilan pemerintah daerah juga diminta menandatangani surat pernyataan penolakan rekomendasi APDESI.

Hal itu, dibuktikan dengan tanda tangan mulai Ketua Umum PPDI Brebes Hartoyo, Sekretaris Umum Khamim, Ketua 1 Poniran, Ketua 2 Irfai. Termasuk, Sekretaris Daerah Djoko Gunawan, Wakil Ketua DPRD Wurja, Wakil Ketua Komisi I M Rizki Ubaidillah, dan Anggota Komisi I Waidin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Brebes Djoko Gunawan mengatakan, pihaknya mendukung apa yang menjadi tuntutan PPDI sebagai bentuk pernyataan penolakan. Termasuk, pihaknya ikut membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan moril atas perjuangan perangkat desa.

Hal senada, diungkapkan Wakil Ketua DPRD Brebes Wurja yang mengapresiasi pernyataan sikap ratusan anggota PPDI Brebes ebagai bentuk penolakan.

Namun, pihaknya menegaskan tetap mendukung penuh selama aksi dan protes yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

(AL GARUQ)

Posted in: Pemerintahan