By 5 October 2022

Susah Masuk di Data Base BKN, Honorer K2 Kesehatan Brebes Ngadu ke DPRD

Audiensi anggots dewan Brebes dengan THL Kesehatan

BREBESNEWS.co – Sekitar 10 perwakilan dari tenaga honorer kategori (K2)  bidang kesehatan, Kabupaten Brebes, Selasa (4/10/2022) siang melakukan audiensi dengan komisi IV DPRD Brebes di sekertariat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.

Mereka mendesak pendataan karyawan non ASN bidang kesehatan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) lebih transparan.

“Hingga kini, tercatat masih ada 66 THL yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun tapi belum bisa masuk data base BKN,” ujar ketua perwailan Sutrisno.

Sutrisno, yang merupakan honorer K2 dari Puskesmas Brebes mengaku resah karena belum memiliki akses untuk entry data. Menurutnya, berdasarkan surat edaran MenPAN RB no B/511/M.SM.01.00/2022  terakhir, pendataan akhir September kemarin, ia dan 55 THL di Puskesmas harusnya masuk prioritas.

“Keresahan kami, belum bisa entry data BKN. Sehingga, kami meminta BKPSDMD untuk mengakomodir nasib 66 THL kesehatan,” kata Sutrisno.

Sementara itu, Kabid Mutasi BKPSDMD M Darmawan Adinugroho menyampaikan, mekanisme entry data BKN bagi seluruh tenaga honorer non ASN masih dalam proses.

Di antaranya inject data di aplikasi BKN masih bisa dilakukan hingga 22 Oktober mendatang. Sebab, ada beberapa kendala teknis entry pendataan THL.

“Banyak data THL BLUD mencantumkan sumber gaji dari APBD. Padahal, gajinya murni bersumber dari BLUD. Kemudian, ada perubahan fitur entry data aplikasi BKN,” kata Darmawan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wahid didampingi Wakil Ketua Komisi IV Zamroni dan Wakil Ketua Komisi I Moh Rizki Ubaidilah menanggapi keresahan honorer Puskesmas yang belum bisa entry data di aplikasi BKN.

Mereka menjamin permintaan para honorer K2 bisa di akomodasi hingga akhir Oktober mendatang. Sebab, mekanisme inject data masih kurang bagi 1.200 yang sudah masuk data base.

“Setelah audiensi ini, kami harapkan tidak ada lagi keresahan dan aduan honorer. Terlebih, pendataan honorer sudah dikawal semua unsur sehingga dipastikan tak ada kecurangan,” kata Zamroni.

(AFiF.A)

Posted in: Pemerintahan