By 21 June 2022

Ribuan Nakes Honorer Tagih Kejelasan Nasib ke DPRD Desak Formasi P3K Ditambah

Ribuan nakes dan non nakes saat di pelataran gedung DPRD Brebes

BREBESNEWS.co – Ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Brebes, kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota bawang, Senin (20/6/222).

Ribuan massa tersebut terdiri dari pegawai tenaga kerja BLUD Puskesmas/Rumah Sakit, Tenaga Nkn Tenafga Medis BLUD Puskesmas/Rumah Sakit dan Tenaga Kontrak BOK.

Aksi yang merupakan kali kedua ini, untuk kembali menagih janji kejelasan nasib penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus nakes. Sebab, berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Isinya yakni perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghapus pegawai honorer menjadi Aparatur Sipil Negara.

Selain itu tuntutan revisi Perpres no 38 tahun 2020 dengan memasukan tenaga non nakes jabatan administrasi dalam Pemda masuk dalam formasi PPPK, antaranya, Sopir, Tenaga Tata Usaha dan Pramusaji.

Semua tenaga kerja Non ASN yang terdata di SISDMK keseluruhan secara bertahal bisa diangkat jadi Pegawai P3K, dan seleksi P3K sesuai pengabdian.

Aksi ribuan nakes honorer, dimulai dengan menggelar sujud di halaman Gedung DPRD Brebes. Kemudian, dilanjutkan orasi yang mendesak Pemkab Brebes untuk mengakomodir seluruh anggota Forum Tenaga Kesehatan Honorer sebagai P3K.

Tuntutan tersebut, direspon Ketua DPRD Brebes M Taufik didampingi Sekretaris Daerah Djoko Gunawan melalui audiensi terbatas.

Ketua FTKH Brebes Bambang Kuntoro menjelaskan, dengan jumlah total mencapai 2.119 anggota yang tergabung sebagai nakes dan non nakes honorer butuh kejelasan nasib. Terlebih, masa kerja sebagian besar anggota FTKH sudah lebih dari tiga tahun. Sehingga, patut diapresiasi dengan penambahan formasi P3K khusus nakes dan non nakes.

“Kedatangan kami mengadu ke DPRD, hanya untuk meminta keadilan. Karena, jika ribuan guru bisa direkrut sebagai P3K harusnya nakes honorer juga punya hak yang sama,” ungkapnya.

Dalam tiga poin tuntutan FTKH, lanjut Bambang, intinya mendesak Pemkab Brebes lebih memperhatikan nasib nakes dan non nakes honorer. Mengingat, pengabdian anggota FTKH belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Apalagi, penghasilan yang diterima selama ini cenderung jauh dari kata layak. Namun, profesi nakes dan non nakes honorer tetap dilakukan demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami sangat berharap, nasib semua anggota FTKH bisa diangkat P3K. Meski bertahap, tapi harus ada jaminan dari Pemkab Brebes,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Pemkab Brebes Djoko Gunawan menyampaikan, setelah mendengarkan keluh kesah dan tuntutan ribuan FTKH terkait kejelasan nasibnya. Pihaknya mengaku, sudah bisa memahami keresahan yakni agar bisa diangkat sebagai P3K. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya segera bersurat ke pemerintah pusat sambil melakukan validasi jumlah total yang diusulkan.

“Intinya, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinkes dan Puskesmas terkait jumlah pasti nakes dan non nakes honorer. Jika sudah, langsung kita usulkan ke pusat untuk formasi P3K,” terangnya.

Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Tri Murdiningsih saat dikonfirmasi atas hasil pertemuan audiensi menambahkan, merespon tuntutan ribuan nakes dan non nakes yang tergabung dalam FTKH sudah difasilitasi Pemkab dan DPRD. Kemudian, dari formulasi usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Harapannya, jika memungkinkan dilakukan perekrutan P3K bertahap untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

(AFiF.A)

Posted in: Ekonomi & Bisnis