By 3 November 2022

Biaya Sekolah di Brebes Masih Mahal, Komisi IV Panggil 77 Kepala SMP Negeri

RDP Komisi 4 DPRD Brebes dengan 77 SMP Negeri soal biaya sekolah yang dinilai masih mahal

BREBESNEWS.co – Biaya sekolah di Kabupaten Brebes dinilai masih terlalu mahal. Sebab, dengan banyaknya sumbangan dan iuran di sekolah masih dikeluhkan wali murid.

Hal itu, disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota bawang Tri Murdiningsih, Kamis (3/11/2022).

Dalam Rapat Dengar Pendapat, pihaknya memanggil 77 kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di ruang paripurna DPRD.

“Banyaknya permasalahan pungutan di sekolah. Harus menjadi evaluasi komunikasi antara kepala sekolah dengan komite. Sebab, ketentuan sumbangan sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 75/ 2016,” ungkap Tri Murdiningsih.

Beberapa yang menjadi catatan, lanjut dia, banyak kepala sekolah yang dinilai masih lemah menjalin komunikasi. Khususnya, mekanisme pembahasan dan penentuan sumbangan yang belum disesuaikan regulasi.

Sehingga, justru berpotensi menimbulkan permasalahan hukum karena kurangnya perencanaan. Termasuk, transparansi serta penjabaran permintaan sumbangan dari wali murid.

Akibatnya, menimbulkan banyak persepsi negatif karena tidak diimbangi penjelasan dan tujuan sumbangan.

“Kebutuhan pembangunan fisik sekolah, memang perlu perhatian bersama. Sehingga, formulasi guyub dan gotong royong juga harus disepakati antara sekolah dan wali murid,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes Caridah menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Komisi IV yang memperhatikan permasalahan sumbangan sekolah.

Sebab, RDP khusus dengan semua kepala SMP Negeri ini sangat membantu penyamaan persepsi. Khususnya, bersinergi dalam pembahasan kebutuhan sumbangan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang jelas.

“Karena sumbangan dengan pemungutan, perbedaannya sangat tipis sehingga butuh kehati-hatian. Pembahasannya, juga harus melibatkan komite, wali murid dan semua elemen agar tidak terjadi salah persepsi,” jelasnya.

Caridah menambahkan, satu hal yang wajib digarisbawahi semua kepala sekolah terkait sumbangan pendidikan. Yakni, jangan sampai memberatkan wali murid di sekolah tersebut. Khususnya, mengakomodir ketentuan 20 persen siswa tidak mampu harus difasilitasi subsidi silang.

Mengingat, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sudah jelas mengatur mekanisme sumbangan. Termasuk, dijabarkan Perbup nomor 11 Tahun 2021 sebagai acuan manajemen komunitas sekolah terutama sumbangan pendidikan.

(AL FARUQ )

Posted in: Pendidikan