BrebesNews.Co 26 March 2014 Read More →

Perda RTRW Kabupaten Brebes Dinilai Masih Hambat Laju Investor

seminar perda rt rw3

BREBESNEWS.CO – Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030, dinilai belum sepenuhnya berpihak pada Investor, sehingga menghambat adanya pengusaha yang mau menginvestasikan usahanya di Kabupaten Brebes.

Perda tersebut, meski dinyatakan terbaik ke 2 se Jawa Tengah dalam penyusunannya, ternyata pada tahap implementasi atau penerpannya jauh api dari panggang, atau sulit dilaksanakan.

Garis besar pernyataan ini adalah kesimpulan yang dikemukakan saat seminar ‘Rencana Tata Ruang Wilayah’ (RTRW) yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Brebes, Rabu (26/3) di aula Sekertariat DPRD Brebes.

Seminar dihadiri pembicara dari Pemkab Brebes diwakili Asisten I Drs. Suprapto dan Drs. Ratim Kepala KPPT. Selain itu dari Komisi Yudisial taufiqurrohman Syahuri, Siswanto Akademis UPS, serta pembicara Pakar Tata Ruang Wilayah Dharma Gunadi dari Semarang Jawa Tengah dengan dimoderatori Widjanarto SPd.

Sementara tamu undangan yang hadir yakni dari pemerintah kabupaten Ir.Djoko Gunawan MT kepala Bappeda Brebes, Kabag Humas atmo Tan Sidik, beberapa Camat dan dari unsur Kepala Desa , perwakilan LSM dan Mahasiswa. Saeminar juga mengundang dari organisasi profesi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat Idris Nasution dan Pengusaha perumahan (pengembang).

Untuk Anggota Dewan Brebes sebagai pembuat Perda tak satupun hadir dengan alasan berbenturan dengan agenda Rapat Paripurna.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari KADIN Pusat Idris Nasution mempertanyakan efektifitas Perda Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Brebes. Pasalanya di Perda tertulis untuk zona Industri ditempatkan di Wilayah Pantura dari Losari,Tanjung, Bulakamba, Wanasari hingga Brebes. Namun di Zona ini, ternyata pengusaha atau Investor jadi gamang, karena selain harga tanah sudah mahal, belum lagi harus ada urugan atau peninggian tanah yang memakan biaya banyak. Disamping itu kepastian hukum juga dirasakan belum pasti.

Perwakilan dari pengembang perumahan Shafir juga menyesalkan tidak konsistennya Pemerintah Daerah, terhadap Perda yang di buat. Di Perda, lokasi Islamik Center tertulis menjadi tempat perumahan. Namun giliran sudah di buat perumahan, malah ijin tidak jadi di buat-buat. Malah dalam jawabannya justru daerah tersebut untuk zona Perkebunan.

Perwakilan dari Pemkab Brebes Ir.Djoko Gunawan MT dar Bappeda juga menyayangkan lambatnya sosialisasi Perda pada Masyarakat dan kalangan pengusaha. Setelah Perda di buat, nyaris dua tahun Perda tata Ruang tisdak pernah ada pembahasan. Perda RTRW baru di bahas sekarang di seminar yang di gagas PWI Pokja Brebes sekarang ini.

“Seharusnya begitu Perda Tata Ruang Wilayah di buat, beberapa bulan disosialisasikan, karena barangkali perlu adanya sesuatu yang tidak pas di lapangan hingga bisa direvisi kembali,” ujar Ir. Djoko Gunawan.

Sementara itu perwakilan pembicara dari Pemkab Asisten I Drs. Suprapto didalam menjawab keluhan pengusaha menyatakan, kalau Pemkab Brebes senantiasa pro dengan Investasi. Pasalnya selama ini, harus ada koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk perijinannya. (AFIF.A)

Posted in: Ekonomi & Bisnis