BrebesNews.Co 5 November 2015 Read More →

Kalah Sidang, Petani Penggarap Lahan Perhutani di Songgom Diminta Ganti Rugi 10 Milyar

Foto1187

Penasihat hukum petani penggarap lahan Perhutani KPH Balapulang memberi pernyataan banding kepada awak usai sidang yang memutuskan ganti rugi sebesar 10 milyar rupiah

BREBESNEWS.CO – 30 Petani penggarap lahan milik Perhutani Kawasan Penguasaan Hutan Pemangku Balapulang Tegal di Blok Bleber Desa Songgom Kecamatan Songgom, harus mengganti kerugian sejumlah 10 milyar rupiah. Hal ini diputuskan dalam sidang sengketa yang di gelar di PN Brebes, Kamis (5/11/2015).

Sidang yang dipimpin Hakim Teguh Alfianto SH memutuskan ganti rugi kepada petani sejumlah 10 milyar, lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang meminta 21 milyar rupiah. Mereka diputus atas penggarapan seluas tanah yang mencapai kurang lebih 117 Hektare milik Perhutani.

Putusan itu sebagai ganti rugi KPH Perhutani Balapulang yang tanahnya di klaim ditanami semenjak tahun 1988 hingga sekarang oleh para petani itu.

Sidang dihadiri beberapa perwakilan petani dengan penasihat hukumnya Hascahyo Wimbo SH dengan dihadiri juga petugas Perhutani.

Nurwahyu Bintari SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang juga penasihat hukum Perhutani KPH Pemangku Balapulang menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap ganti rugi kepada petani penggarap sejumlah 10 milyar.

Sementara itu Hascahyo Wimbo SH penasihat umum para petani penggarap merasa keberatan. Dirinya akan melakukan perlawanan dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Keberatan pembayaran ganti rugi sebesar 10 milyar juga dikatakan Sochidi salah seorang petani penggarap lahan Perhutani KPH Balapulang di Dukuh Bleberan.

Menurutnya ganti rugi itu terlalu besar. Padahal tanah yang ditanami oleh warga merupakan tanah timbul dari sungai Pemali yang sudah di garap turun temurun dari tahun 1923.

Awal sengketa

Lahan sengketa seluas sekitar 200 hektar di Blok Bleberan dan Kalenrembet tersebut oleh berbagai keputusan instansi terkait yang salah satunya BPSDA Pemali Comal Pemprov Jateng, menegaskan pengelolaannya merupakan kewenangan Perum Perhutani KPH Balapulang.

Bahkan surat penjelasan Gubernur pada 1988 yang menegaskan bahwa tanah yang ada di bantaran Kali Pamali itu pengelolaannya diserahkan kepada Dapartemen Kehutanan cq. Perhutani Unit I Jateng (sekarang Divisi Regional Jateng-red).

Artinya, lahan tersebut merupakan kawasan hutan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, areal hutan tidak boleh ditanami tanaman perkebunan seperti tebu.

Tetapi dari sisi pembela petani menyatakan lain, pihak Perhutani selaku penggugat malah dikatakan mengada-ada dan data-data yang ditunjukkan Perhutani dikatakan tidak benar. Lahan di ditepian Kali Pamali itu dikatakan sebagai tanah timbul dan masyarakat dikatakan konon menggarap sudah sejak 1923. (AFIF.A)

Posted in: Hukum