BrebesNews.Co 20 May 2016 Read More →

Dari Arahan Pemkab Kepada 38 Kades : Kades tidak Boleh Pegang Uang Bantuan

desa

Para Kades terpilih yang dilantik Bupati Brebes Idza Priyanti beberapa hari lalu

BREBESNEWS.CO -38 kepala desa di 16 kecamatan se Kabupaten Brebes, yang sudah di lantik beberapa waktu lalu, langsung diberikan arahan oleh Pemkab terhadap rencana kerja mereka.

Arahan tersebut tidak lain untuk menjadi bekal kades dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setfa Brebes Amrin Alfiumar, seluruh kades terpilih tersebut harus memahami perundang-undangan baru yang ada di pemerintahan desa. Salah satu perundang-undangan yang harus dipahami adalah tata cara pengelolaan keuangan dan pengangkatan prangkat.

“Jadi pembekalan ini sebagai modal kepada kades terpilih agar tidak bingung saat mulai bekerja nanti,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II dan III, Jumat di ruang OR Setda Brebes, Jumat (20/5/2016).

Dalam perundang-undangan pengelolaan keuangan, kata dia, kades tidak boleh memegang uang dari bantuan Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana aspirasi.

Menurutnya, seluruh bantuan tersebut harus bisa dikelola dengan baik dan dipegang oleh bagian pengelola keuangan.

“Tugas kades hanya mengawasi, memantau dan mengecek pembangunan yang ada di masing-masing desa. Selain itu, penggunaan bantuan tersebut haru sistem padat karya (memanfaatkan warga sekitar,” katanya.

Lebih lanjut, Amrin mengatakan, pembagian tugas dalam mengatur dan menggunakan dana tersebut supaya tidak terjadi tumpang tindih selama enam tahun masa kepemimpinan mereka. Karenannya, dengan arahan tersebut diharapkan kades bisa mematuhi arturan yang ada selama masa mereka menjabat.

“Ini yang pertama kami melakukan setelah pelantikan langsung diadakan arahan. Jadi semoga bisa menjadi bekal untuk mereka ke depannya,” jelasnya.

Perangkat desa harus  profesional

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Brebes Emastoni Ezam, meminta kepada seluruh kades agar memaksimalkan bantuan yang masuk ke desa.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan semaksimal mungkin dalam memaksimalkan pembangunan di wilayah masing-masing.

“Saya minta semua kades untuk bisa menggunakan bantuan yang masuk dengan maksimal,” ungkapnya.

Toni menambahkan, kades meruppakan perangkat daerah bukan kelompok tersendiri. Dengan demikian, kades harus bisa bekerjasama dengan yang lian. Khususnya dalam perekrutan perangkat desa.

“Perekrutan perangkat desa kan kebijakannya di tangan kades. Tapi kades harus selektif dalam menerima perangkat desa. Untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya minimal, perangkat atau pamong desa harus SLTA dan sudah memiliki profesionalisme tinggi,” pungkasnya. (HENDRIK)

Posted in: Serba Serbi