BrebesNews.Co 1 June 2016 Read More →

Target WTP, Bupati Segera Bentuk Tim Penataan Aset Tetap Daerah

lhp 3

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 pada Lima Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah

BREBESNEWS.CO -Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE bertekad akan memperbaiki kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama dalam penataan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2016.

Demikaian disampaikan Bupati usai menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 pada Lima Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang, Senin (30/5/2016) lalu.

Komitmen tersebut dilakukan Idza untuk mewujudkan masyarakat Brebes yang makmur dan sejahtera. “Output dari tingginya kinerja seluruh elemen SKPD adalah terwujudnya kesejahteraan Masyarakat,” kata Idza.

Untuk percepatan penataan aset, Idza akan membentuk Tim Khusus. Tim ini akan bekerja cepat dalam hitungan bulan. “Minggu depan kami akan membentuk Tim Penataan Aset Tetap,” katanya.

Pada penyerahan LHP kali ini Bupati Brebes Hj Idza Priyanti dipercaya untuk memberikan sambutan mewakili lima Kepala Daerah.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sudah berkomitmen untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ditemukan BPK.

Idza Priyanti juga berharap adanya bimbingan yang berkelanjutan dari BPK, sehingga pada tahun mendatang dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo berturut-turut menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Kendal (Prapto Utono) dan Wakil Bupati Kendal (Masrur Masykur), Ketua DPRD Kota Semarang (Supriyadi) dan Walikota Semarang (Hendrar Prihadi), Ketua DPRD Kabupaten Brebes (Illia Amin) dan Bupati Brebes (Idza Priyanti), Ketua DPRD Kota Tegal (Edy Suripno) dan Sekretaris Kota Tegal (Dyah Kemala Sintha), serta Ketua DPRD Kabupaten Tegal (Firdaus Asryaeroji) dan Sekretaris Kabupaten Tegal (Haron Bagas Prakosa).

Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, output dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk kelima Kabupaten/Kota tersebut.

Mayoritas dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah memperoleh opini WDP dan persoalannya hampir sama yakni mengenai asset tetap daerah.

Dia menjelaskan, bahwa menjalankan pemerintahan ibarat membangun rumah rangga. Tentu selama membangun bahtera rumah tangga banyak kekayaan yang kita kumpulkan,

“Dan tentu aset tersebut akan semakin bertambah dan bertambah, harus pula ada catatan yang riil. Kalau tidak ada catatan kekayaan berarti rumah tangga itu, belum dikatakan sebagai rumah tangga yang kaya,”‘ terangnya.

Dia berharap bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset/keuangan daerah, para Bupati/Walikota serta jajarannya supaya segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan,

“Karena keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti,” tandas Hery Subowo (ILMIE)

Posted in: Pemerintahan